Home » » Perkembangan Masyarakat Indonesia Masa Pendudukan Inggris

Perkembangan Masyarakat Indonesia Masa Pendudukan Inggris

Sesungguhnya Inggris dengan EIC-nya, telah menaruh perhatian terhadap kekayaan alam Indonesia sejak abad ke-16. Ini terlihat dari campur-tangannya terhadap konflik Banten dan VOC di Jayakarta (Batavia).

Thomas Stanford Raffles dan Prajurit Bugis Berani Mati

Gambar: Thomas Stanford Raffles dan Prajurit Bugis Berani Mati


Persaingan antara East India Company (EIC) dengan VOC pada Abad ke-18

Pada paruh kedua abad ke-18, pedagang Inggris mulai melirik Semenanjung Malaka. Antara tahun 1750-1760 EIC (East India Company) menggunakan Kedah (di Malaysia) sebagai batu loncatan ke Kanton di Cina untuk mendapatkan teh, sutra, dan porselin. Pada Februari 1772, atas perintah dari London, Madras Select Committee (MSC) atau Panitia Terpilih Madras mengirim Charles Desvoeux, seorang pegawai EIC, ke Aceh guna menjajaki menjalin hubungan agar lebih mudah dalam mendapatkan produk yang akan dibawa ke Cina. Pada waktu yang sama, atas dorongan Francis Light, dikirim juga Edward Monckton, rekan dagang George Smith ketika bertugas di Madras, India, ke Kedah untuk menjalin hubungan politik agar kehadiran Belanda dan Denmark ke wilayah itu dapat dicegah.

Dalam suratnya (Januari 1772) kepada Warren Hastings, Gubernur Bengal di India, Light mengungkapkan keuntungan yang dapat diraih Inggris bila tidak membiarkan Kedah jatuh ke VOC. Komoditas yang ada di Kedah antara lain: beras, damar, rotan, lilin, kayu, burung, emas, mutiara, sutra, gading, lada, rempah-rempah, timah, dan candu.

Berbagai usaha Inggris dilakukan dalam menguasai perdagangan di Selat Malaka, didorong oleh maraknya perdagangan teh di Eropa yang dimonopoli VOC. Pedagang Inggris yang mengimpor komoditas teh ini dipandang sebagai penyelundup. Factor lainnya adalah semakin meningkatnya kedatangan pedagang Cina (Sino) ke Malaka sebagai dampak dari pembantaian orang-orang Cina oleh VOC di Batavia pada 1740.

Walaupun belum cukup berpengaruh, namun posisi Inggris di Melayu lebih dominan dibandingkan Belanda, Portugis, Denmark atau lainnya. Ini disebabkan oleh: pertama, teknik maritim, dan kartografi (ilmu membuat peta) Inggris lebih maju (pada 1914 armada dagang Inggris adalah yang terbesar dan terbaik di Eropa dan pada 1789-an Inggris memiliki kapal berukuran 600-800 ton). Faktor kedua adalah Inggris menguasai wilayah produk tekstil dan candu di India; ketiga, perdagang Inggris menjual senjata yang disertai alih-pengetahuan mengenai pengolahan mesiu dan penggunaannya.

Pada tahun 1780 Inggris nenyatakan perang terhadap Belanda untuk mencegah Belanda ikut dalam League of Armed Neutrality yang digalang Rusia. Pada perang ini Inggris berupaya juga menguasai Kaap de Goede Hoop atau Cape of Good Hope (Tanjung Harapan) namun berhasil dipertahankan VOC berkat bantuan Prancis. Tahun 1781, pesisir Koromandel, Malabar, dan Bengali berhasil diduduki Inggris, disusul pesisir barat Sumatera dan Seilon (Sri Lanka) tahun 1782.

Pada akhir 1784 VOC berhasil memaksa Sultan Mahmud dari Riau-Johor untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa wilayah Sultan merupakan pinjaman-tindakan yang juga dilakukan terhadap Sultan Ibrahim dari Selangor pada Juni 1785. Ini menunjukkan bahwa kekuatan VOC di Malaka telah pulih lagi. Namun, usaha ini justru menyulitkan VOC yang harus berhadapan tidak hanya dengan Inggris, melainkan pula dengan penguasa Melayu dan orang Bugis.


Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Thomas Stanford Raffles: Land Rente System (1811-1816)

Perluasan kekuasan Perancis pasca Revolusi Perancis mendorong Inggris menduduki kembali koloni Belanda. Tanjung Harapan berhasil diduduki Inggris pada 1806, disusul Maluku pada 1810. Di bawah pimpinan Lord Minto, armada Inggris menyerang Batavia sehingga Gubernur Jenderal VOC, Jan Willem Janssens yang baru saja menggantikan Daendels tahun 1811, terpaksa mengungsi ke Semarang. Janssens terpaksa menandatangani surat perjanjian pada 18 September 1811.

Perjanjian atau kapitulasi tersebut berisi penyerahan tanpa syarat semua koloni Belanda. Kerajaan Inggris lalu mengangkat Thomas Stanford Raffles sebagai letnan gubernur untuk wilayah koloni VOC. Ia berkuasa dari tahun 1811 hingga 1816. Selanjutnya Raffles mengirim para pejabat Inggris ke berbagai wlayah untuk mengambil alih pemerintahan. Untuk Makassar dan Daerah Taklukannya dikirim Richard Phillips yang memerintah pada 1812-1814. Setelah itu residen Makassar yang baru, Richard Phillpis, membuka Makassar untuk semua pedagang dari koloni-koloni bangsa Eropa lainnya. Philips berusaha menyejahterakan rakyat Makassar, misalnya dengan menghapus dan meringankan pajak gerobak angkutan dan kuda beban serta mengurangi pajak candu menjadi lima persen dari nilai jual.

Memang, Raffles dalam masa pemerintahannya ingin menerapkan pemerintahan yang bersifat liberal seperti yang dilakukan Inggris di India yang berdasarkan pada sistem yang dikenal dengan istilah Land Rente System (Sistem Sewa Tanah). Dia menginginkan kebijakan yang dilaksanakan tidak bersifat paksaan. Oleh karena itu Raffles menghapuskan sistem kerja rodi, menghapuskan Pelayaran Hongi di Maluku, pengawasan tanah langsung oleh pemerintah dan hasilnya langsung dipungut oleh pemerintah tanpa melalui perantara bupati, dan penyewaan tanah dibeberapa daerah berdasarkan kontrak dan terbatas waktunya. Sistem sewa tanah ini tidak diberlakukan di Batavia dan Priangan, karena di daerah-daerah sekitar Batavia umumnya adalah milik swasta, sedangkan Priangan merupakan daerah wajib penanaman kopi yang memberi keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial.

Sistem sewa tanah ini tidak berhasil dengan baik, karena perubahan sistem ini tidak dibarengi dengan perubahan mental dan kultur dari unsur-unsur pemerintahan yang umumnya masih hidup dalam alam tradisional dan feodalisme. Ditambah dengan tidak tersedianya tenaga-tenaga yang terlatih dan berpengalaman. Dengan politik sewa tanahnya yang diilhami dari pengaruh paham liberal, rakyat Indonesia belum paham sepenuhya dengan sistem ekonomi uang. Oleh karena itu, Sistem Sewa Tanah dianggap mengalami kegagalan, karena rakyat masih terbiasa dengan sistem ekonomi tertutup, di mana pembayaran pajak belum sepenuhnya dengan uang tetapi in natura atau barter. Faktor utama lainnya yang dianggap sebagai biang kegagalan liberalisasi ekonomi adalah masih kuatnya praktik budaya feodalisme di Indonesia.

Pemerintahan Raffles di Indonesia hanya berlangsung lima tahun. Perubahan politik di Eropa mengakhiri pemerintahannya. Pada 1814 Napoleon Bonaparte menyerah kepada Inggris dan sekutunya. Menurut Perjanjian London, status Indonesia kemudian kembali pada masa sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Isi Perjanjian London tahun 1816 adalah:

  • Pemerintah Inggris menyerahkan kembali tanah jajahannya kepada Belanda sebagaimana yang disepakati dalam Kapitulasi Tuntang.
  • Inggris mendapat kan Sailan dan Tanjung Harapan dari Belanda sebagai imbalan mempertahankan daerah itu dari serangan Prancis.

loading...
loading...
Previous
« Prev Post

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih sudah bersilaturahmi. Silahkan berkomentar sesuai isi tema bacaan. Tidak diperbolehkan promosi barang atau berjualan. Komentar yang disertai tautan link aktif dianggap spam

Alexa Site Stats