Home » » Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia

Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia

Bersamaan dengan makin meluasnya kekuasaan VOC, di pihak VOC sebenarnya mendekati keruntuhannya karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

  • VOC banyak mengeluarkan biaya baik untuk operasi-operasi militer (menghadapi perlawanan rakyat) maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga hutangnya menumpuk.
  • Banyak pegawai VOC yang mencari keuntungan pribadi dengan malakukan korupsi.

Pihak pemerintah Belanda sendiri menilai bahwa VOC yang makin merosot kekuatannya tidak akan mampu lagi menguasai daerah yang luas seperti Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Dengan demikian, secara politik sejak 1 Januari 1800 Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda.


1. Masa Pemerintahan Daendels (1808–1811)

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda ada dua golongan yang mengusulkannya.
  • Golongan konservatif dengan tokohnya Nenenberg menginginkan untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang dilakukan oleh VOC.
  • Golongan liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp menghendaki agar pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang dilakukan oleh VOC agar digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Dengan adanya dua pandangan ini maka pemerintah Belanda mengambil jalan tengah. Di satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kaum konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan mudah dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah juga ingin menjalankan pembaharuan yang dikemukakan oleh kaum liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels.

Sejak Belanda dikuasai oleh Prancis maka Kaisar Napoleon yang memimpin Prancis mengangkat adiknya Louis Napoleon menjadi penguasa di Negeri Belanda. Louis Napoleon merasa khawatir akan keberadaan Pulau Jawa yang merupakan jantung jajahan Belanda di Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, Louis Napoleon segera mengirimkan seorang militer, Herman Willem Daendels ke Indonesia (Pulau Jawa) sebagai gubernur jenderal.

Pada tanggal 1 Januari 1808 bersama ajudannya mendarat di Banten. Pada tanggal 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wiese menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels. Kedatangan Daendels ke Indonesia sebagai gubernur jenderal mempunyai dua tugas. Pertama, mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan di Indonesia. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah kebijaksanaan. Tahukah Anda langkah-langkah tersebut?
  • membuat jalan raya dari Anyer sampai dengan Panarukan;
  • mendirikan benteng-benteng pertahanan;
  • membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon;
  • mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya;
  • memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia.

Selain usaha-usaha dalam bidang pertahanan kemiliteran, di bidang pemerintahan Daendels mengambil tindakan sebagai berikut:
  • Pulau Jawa dibagi menjadi sembilan prefectur dengan tujuan untuk mempermudah administrasi pemerintahan.
  • Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda.
  • Perbaikani gaji pegawai dan memberantas korupsi.
  • Pendirian badan-badan pengadilan.

Usaha yang dilakukan Daendels banyak membutuhkan biaya. Untuk itu, Daendels menempuh jalan sebagai berikut:
  • Aturan penyerahan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak (contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah (verplichte leverantie).
  • Pelaksanaan kerja rodi (seperti pembuatan jalan Anyer-Panarukan).
  • Penjualan tanah kepada orang-orang partikelir (orang Belanda atau Cina, sehingga lahirlah tanah-tanah milik swasta (particuliere landerijen).
  • Perluasan tanaman kopi karena hasilnya menguntungkan.

Daendels sebenarnya seorang liberal, tetapi setelah tiba di Indonesia berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun dari luar negeri, akhirnya Daendels dipanggil pulang ke Negeri Belanda.

Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal yang baru menggantikan Daendels. Jansen ternyata tidak mampu menahan serangan Inggris sehingga menyerah di Tuntang. Ia pun menandatangani penyerahan kekuasaan itu di daerah Tuntang Salatiga. Oleh karena itu, perjanjian itu dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang (18 September 1811). Isi pokoknya ialah seluruh Pulau Jawa menjadi milik Inggris. Sejak saat itu, Indonesia menjadi jajahan Inggris.


2. Masa Pemerintahan Raffles (1811–1816)

Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan bagian dari jajahannya di India. Gubernur Jenderal East India Company (EIC), Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta (India) kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur (wakil gubernur) untuk Indonesia (Jawa). Raffles didampingi oleh suatu badan panasihat yang disebut Advisory Council. Tugas yang utama adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan. Sebagai seorang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan-perubahan dalam pemerintahan di Indonesia (Jawa). Langkah-langkah yang diambil dalam bidang pemerintahan, antara lain sebagai berikut.
  • Pulau Jawa dibagai menjadi delapan belas karesidenan.
  • Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya.

Dalam bidang perdagangan–keuangan, diambil langkah-langkah sebagai berikut.
  • Penghapusan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa/rodi.
  • Pemberian kebebasan dalam usaha perdagangandengan memberi kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam perdagangan. Rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional.
  • Pelaksanaan monopoli garam.
  • Penjualan tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi.
  • Penciptaan sistem sewa tanah atau landrente.

Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa pemerintah Inggris berkuasa atas semua tanah sehingga semua penduduk yang menempati tanah wajib membayar pajak. Aturan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.
  • Tanah pertanian di bagi dalam tiga kelas (menurut kesuburan tanah). Kelas I untuk tanah subur, kelas II tanah setengah subur, dan kelas III tanah yang kurang subur.
  • Tanah kelas I dikenakan pajak 1/2 dari hasil panen, kelas II 2/5 , dan kelas III dibebani 1/3.
  • Pajak tanah dipungut secara perorangan bukan kelompok.
  • Pemungutan pajak dilakukan secara langsung oleh pemerintah, bukan melalui sistem borong seperti sebelumnya.

Lendrente yang diciptakan untuk memperbaiki sistem pajak, ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan rakyat tidak mampu membayar pajak dengan uang. Di samping itu, pemungutan yang semula direncanakan secara perorangan sulit dilaksanakan dan diganti secara kelompok. Selain itu, pemungutan dilakukan oleh para pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korupsi. Akibatnya, usaha Raffles untuk menjalankan sistem sewa tanah mengalami kegagalan.

Kegiatan Raffles lain yang menonjol ialah dalam bidang ilmu pengetahuan. Raffles berhasil menyusun buku sejarah yang berjudul History of Java yang terdiri atas dua jilid dan diterbitkan pertama kali tahun 1817.

Situasi di Indonesia tidak dapat terlepas dari situasi di Eropa. Setelah negara Koalisi berhasil mengalahkan Prancis (Napoleon Bonaparte) dalam Battle of the Nation di Leipzig (1813), kemudian mengadakan kongres di Wina. Berdasarkan Kongres Wina tahun 1814, Belanda kembali menjadi negara merdeka. Selanjutnya, berdasarkan Konvensi London (antara Inggris dan Belanda 1814), Belanda menerima tanah jajahannya kembali yang diserahkan kepada Inggris berdasarkan Kapitulasi Tuntang (1811). Penyerahan Indonsia dari pihak Inggris kepada Belanda terealisasi pada tahun 1816. Pihak Inggris diwakili oleh John Vendall, sedangkan di pihak Belanda oleh tiga orang komisaris jenderal, yakni Elout, Buyskes, dan Van der Capellen.


3. Sistem Tanam Paksa (1830–1870)

a. Latar Belakang Timbulnya Sistem Tanam Paksa

Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan Belgia) maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.

Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) Van den Bosch menyusun program sebagai berikut.
  • Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.
  • Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
  • Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

b. Aturan-Aturan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
  • Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia.
  • Tanah yang disediakan bebas dari pajak.
  • Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani.
  • Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi.
  • Kegagalan panenan menjadi tanggung jawab pemerintah.
  • Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari.
  • Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum.

c. Pelaksanaan Tanam Paksa

Melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya cultuur procent menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran, akibatnya timbulah penyelewengan-penyelewengan, antara lain sebagai berikut.
  • Tanah yang disediakan melebihi 1/5, yakni 1/3 bahkan 1/2, malah ada seluruhnya, karena seluruh desa dianggap subur untuk tanaman wajib.
  • Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.
  • Tenaga kerja yang semestinya dibayar oleh pemerinah tidak dibayar.
  • Waktu yang dibutuhkan tenyata melebihi waktu penanaman padi.
  • Perkerjaan di perkebunan atau di pabrik, ternyata lebih berat daripada di sawah.
  • Kelebihan hasil yang seharusnya dikembalikan kepada petani, ternyata tidak dikembalikan.

d. Akibat Tanam Paksa

Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eskploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut.

Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

  • Sawah ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
  • Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.
  • Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
  • Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.
  • Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Di samping itu, juga terjadi penyakit busung lapar (hongorudim) di mana-mana.

Bagi Belanda

Apabila sistem tanam paksa telah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda ialah sebagai berikut:
  • Keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
  • Hutang-hutang Belanda terlunasi.
  • Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.
  • Kas Negeri Belanda yang semula kosong dapat terpenuhi.
  • Amsterdam berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.
  • Perdagangan berkembang pesat.

e. Akhir Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti berikut ini.
  • Golongan Pengusaha. Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.
  • Baron Van Hoevel. Ia adalah seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia (1847). Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Ia sering melancarkan kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Setelah pulang ke Negeri Belanda dan terpilih sebagai anggota parlemen, ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan.
  • Eduard Douwes Dekker. Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi Asisten Residen Lebak (Banten). Ia cinta kepada penduduk pribumi, khususnya yang menderita akibat tanam paksa. Dengan nama samaran Multatuli yang berarti "aku telah banyak menderita", ditulisnya buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda (1859) yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat tanam paksa dalam kisah Saijah dan Adinda.

Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada tahun 1865, tembakau tahun 1866, kemudian menyusul tebu tahun 1884. Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917 karena paling banyak memberikan keuntungan.

Para petani Priangan (Jawa Barat) pada abad ke-19 tengah memetik teh

Gambar: Para petani Priangan (Jawa Barat) pada abad ke-19 tengah memetik teh sebagai wujud sistem Preanger Stelsel


4. Sistem Usaha Swasta

Sesudah tahun 1850, kaum liberal memperoleh kemengangan politik di Negeri Belanda. Mereka juga ingin menerapkan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum liberal berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi; tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta; agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka harus diberi kebebasan berusaha.

Sesuai dengan tuntutan kaum liberal maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha di Indonesia, terutama perkebunan-perkebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta Barat. Itu sebabnya zaman itu sering disebut zaman Liberal. Selama masa Liberal, kaum swasta Barat aktif membuka perkebunan-perkebunan seperti, kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar di Jawa dan Sumatra Timur.

Pembukaan perkebunan besar itu dapat dilakukan dengan adanya Undang-Undang Agraria 1870. Tahukan anda tujuan dibuatnya UU Agraria?
Adapun tujuannya ialah sebagai berikut.
  • Untuk melindungi hak milik petani-petani pribumi atas tanahnya, dari penguasaan orang-orang asing.
  • Peluang kepada para pengusaha asing untuk dapat menyewa tanah dari rakyat Indonsia.

Dengan demikian, para pengusaha hanya dapat diperbolehkan menyewa tanah-tanah petani dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh membelinya. Dalam Undang-Undang Agraria juga telah disebutkan bahwa tanah yang boleh disewa digolongkan menjadi dua macam.
  • Tanah milik negara, yaitu tanah-tanah yang tidak secara langsung menjadi milik penduduk pribumi ( di luar wilayah desa). Tanah ini dapat disewa selama 75 tahun.
  • Tanah milik penduduk pribumi, misalnya sawah, ladang, dan yang sejenis yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah ini dapat disewa dalam jangka waktu 5 tahun atau sampai dengan 30 tahun.

Harapan kaum liberal untuk membuka tanah jajahan bagi perkembangan ekonomi Hindia Belanda ternyata dapat tercapai. Perkebunan gula, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya diusahakan secara luas dan meningkat secara cepat. Untuk memperlancar perkembangan produksi tanaman ekspor maka pemerintah membangun waduk-waduk dan saluran-saluran irigasi. Selain irigasi juga dibangun jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Pembangunan jalan dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang kemudian diteruskan ke luar.

Selama zaman Liberal (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Kekayaan alam Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa telah membawa kemerosotan kehidupan dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini sangat terasa sejak adanya krisis perkebunan tahun 1885 yang mengakibatkan uang sewa tanah dan upah pekerja di pabrik serta perkebunan menurun.

Perkebunan Tembakau

Gambar: Perkebunan Tembakau

Pada akhir abad ke-19, muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda akibat praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik menganjurkan untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran Mr. C. Th. Van Deventer yang menuliskan buah pikirannya dalam majalah De Gids (perinstis/pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal dengan nama politik etis atau politik balas budi. Gagasan Van Deventer terkenal dengan nama Trilogi Van Deventer yang isinya sebagai berikut.
  • irigasi atau pengairan (memperbaiki pengairan);
  • emigrasi atau pemindahan penduduk atau transmigrasi;
  • edukasi atau pendidikan (memajukan pendidikan).


5. Lahirnya Pendidikan ala Barat Akibat Politik Balas-Budi Van Deventer

Faktor paling berpengaruh bagi perkembangan bangsa Indonesia dari ketiga gagasan tersebut adalah dalam bidang pendidikan (edukasi). Melalui pendidikan bangsa Indonesia mulai mengalami perkembangan pemikiran sebagai pondasi bagi lahirnya ide tentang nasionalisme. Pemikiran tentang nasionalisme nantinya merupakan landasan untuk mengantarkan Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.

Sebelum abad ke-20, masalah pendidikan sudah mulai dikembangkan seperti yang dilakukan oleh Menteri Tanah Jajahan Belanda, Frans Van de Putte yang memperkenalkan sistem pendidikan Barat sekitar tahun 1884. Tujuan pengembangan ini adalah untuk menghasilkan tenaga administrasi Belanda yang terampil, terdidik, dan murah. Namun semenjak diberlakukannya Politik Etis yang digagas oleh Van Deventer pemerintah Belanda lebih terdorong untuk mendirikan sekolah-sekolah secara berjenjang. Selain karena tuntutan Van Deventer, hal ini juga bertujuan untuk mengarahkan pendidikan bagi masyarakat Indonesia agar terbebas dari kebodohan sehingga mampu menyediakan tenaga ahli dan terdidik dalam segala bidang.

Kweek School (Sekolah Guru) di Probolinggo

Gambar: Murid-murid Kelas empat Kweek School (Sekolah Guru) di Probolinggo

Perkembangan sekolah yang ada di Indonesia pada awalnya tentu tidak sebaik dan sebebas seperti sekarang. Banyak perbedaan yang sangat mendasar antara sekolah jaman Belanda dengan sekolah jaman sekarang. Walaupun demikian, sekolah yang pertama kali didirikan di Indonesia, jenjangnya hampir sama dengan sekolah yang ada pada saat ini, di antaranya adalah:
  • ELS (Europese Lagere School) khusus untuk anak-anak Eropa dan HIS (Holands Inlandse School) untuk anak-anak pribumi priyayi. Adapula sekolah dasar bagi pribumi yang dibedakan antara sekolah kelas satu untuk golongan bangsawan dan kelas dua untuk golongan rakyat biasa.
  • MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijk) yang dilanjutkan ke AMS (Algemeene Middelbare School), yang lainnya ada HBS (Hogere Burger School) dan KS (Kweek School) atau sekolah keguruan, merupakan sekolah setingkat SMP dan SMA.
  • OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren), merupakan sekolah bagi para calon pegawai negeri, STOVIA (School Toot Opleiding van Indische Artsen) untuk sekolah kedokteran, THS (Technische Hogere School) sebagai sekolah tinggi tehnik yang sekarang bernama ITB (Institut Teknologi Bandung); merupakan sekolah setingkat perguruan tinggi.

Dalam perkembangan selanjutnya, sekolah-sekolah ini telah memunculkan sekelompok intelektual muda berbakat yang sangat berpengaruh. Dalam sejarah Indonesia selanjutnya mereka adalah orang-orang yang menjadi pelopor pencerahan bagi seluruh rakyat Indonesia supaya timbulnya perasaan persatuan dan nasionalisme (kebangsaan) sehingga mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan walaupun dari sana masih perlu menempuh waktu yang relatif panjang.

loading...
loading...
Previous
« Prev Post

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih sudah bersilaturahmi. Silahkan berkomentar sesuai isi tema bacaan. Tidak diperbolehkan promosi barang atau berjualan. Komentar yang disertai tautan link aktif dianggap spam

Alexa Site Stats