Download Juknis Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui PF, PLPG dan SG-PPG Tahun 2016


Panduan Pelaksanaan PF, PLPG dan SG-PPG
Informasi yang selalu ditunggu para guru, khususnya bagi guru yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat pendidik adalah tentang pelaksaaan sertifikasi guru. Pada tahun 2016 ini pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan (guru yang sampai tahun 2015 sudah menjadi guru) akan dilaksanakan dengan 2 pola (Pola PF/PLPG dan Pola SG-PPG).
  1. Pola Portofolio dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PF dan PLPG). Bagi yang menjadi guru sebelum lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen (menjadi guru sebelum 30 Desember 2005).
  2. Pola Sertifikasi Guru Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG). Bagi yang menjadi guru setelah lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen (menjadi guru setelah 30 Desember 2015 atau dari tahun 2006 sampai tahun 2015).

Penyelenggaraan sertifikasi tahun berbasis program studi dan Pembelajaran Pola PLPG dan SG-PPG menekankan pada implementasi kurikulum 2006 dan kurikulum 2013.

SERTIFIKASI GURU POLA PORTOFOLIO DAN PLPG

Persyaratan Peserta PF dan PLPG
  • Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
  • Memiliki Surat Keputusan sebagai Guru PNS/Guru Tetap (GT). Bagi GT bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun berturut-turut. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimum 2 tahun berturut-turut.
  • Memiliki SK pembagian tugas mengajar.
  • Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar.
  • Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar dengan kondisi sebagai berikut: 1) Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. 2) Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat perubahan kurikulum.
  • Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan.
  • Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun.
  • Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015.
  • Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
  • Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Berkas peserta yang memilih pola PLPG secara langsung (LPTK menerima dari Disdik Kab/Kota):
  1. Format A1 yang telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota,
  2. Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan,
  3. Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (bagi PNS),
  4. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang disahkan oleh pejabat terkait, 5) Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah yang disahkan oleh atasan (5 tahun terakhir), dan
  5. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).

Peserta yang dipanggil untuk mengikuti PLPG diharapkan membawa:
  1. Peraturan-peraturan yang terkait dengan implementasi kurikulum (misalnya Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru, Permendiknas Nomor 22, 23, 24 Tahun 2006, Permendikbud Nomor 57-64 Tahun 2014),
  2. Buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada sekolah masing-masing.
  3. Disamping itu peserta PLPG diharapkan membawa dokumen perangkat pembelajaran, seperti silabus, RPP, LKPD, dan referensi yang relevan dengan mata pelajaran/bidang keahlian masing-masing.

Khusus Guru BK membawa:
  1. Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor,
  2. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah,
  3. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang peminatan peserta didik,
  4. Pedoman dan/atau panduan bimbingan dan konseling yang diterbitkan pemerintah, contoh tentang program BK, Rencana Pelaksanaan Layanan/Satuan Layanan, instrumen BK, dan media layanan BK.

Peserta PLPG hanya memiliki kesempatan dua kali pemanggilan (Jika pada pelaksanaan tahap berikutnya Rayon LPTK masih ada rombel yang sesuai). Peserta yang tidak dapat memenuhi pada panggilan pertama dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan dipanggil lagi pada PLPG tahap berikutnya selama rombel mata pelajaran yang relevan masih tersedia (sesuai RAB). Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, dan diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi tahun berikutnya.

PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah dan didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG. PLPG diselenggarakan selama 10 hari dengan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi waktu:
  • Guru SD, SMP, SMA/SMK = 32 T : 58 P
  • Guru PAUD (TK/RA) = 44 T : 46 P
  • Guru BK/Konselor = 30 T : 60 P.

Lokasi pelaksanaan PLPG dapat di wilayah Rayon LPTK penyelenggara dan/atau dipusatkan di kabupaten/kota sekitar tempat guru berasal. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelayakan (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  1. Kecukupan dan kelayakan ruangan.
  2. Rasio jumlah peserta dengan luas ruang belajar.
  3. Rasio jumlah peserta dengan ruang peerteaching.
  4. Kecukupan dan kelayakan mebeler.
  5. Kecukupan dan kelayakan alat bantu/media pembelajaran yang memadai.

SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU (SG-PPG)

Sasaran SG-PPG adalah guru yang diangkat dari 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2015.

Pola SG-PPG dilaksanakan dengan mekanisme: in on in on, yaitu:
  • in di kampus selama 20 hari untuk melaksanakan WS-1,
  • on kembali ke sekolah tempat tugas untuk melaksanakan PPL-1 selama 1,5 bulan,
  • in di kamps selama 25 hari ntk melaksanakan WS-2, dan
  • on kembali ke sekolah tempat tugas untuk melaksanakan PPL-2 selama 2 bulan

Kriteria penetapan peserta SG-PPG diurutkan dengan prioritas:
  • Nilai UKG
  • Usia
  • Masa kerja
  • Golongan kepangkatan

Persyaratan peserta SG-PPG
  1. Memiliki Surat Keputusan sebagai Guru PNS/Guru Tetap Yayasan (memiliki NUPTK).
  2. Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah.
  3. Memenuhi skor minimal UKG yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Tahun 2016 (min. 55).
  4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.

Semua guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru Tahun 2016. Guru yang didiskualifikasi pada sertifikasi tahun 2007-2015 karena pemalsuan dokumen, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai peserta PLPG 2016 sesuai Pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Guru berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang tidak lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru pola PLPG Tahun 2016 sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi guru Tahun 2016. Penetapan peserta dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui on-line system dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG). Daftar bakal calon peserta sertifikasi guru diumumkan oleh Ditjen GTK melalui laman gtk.kemdikbud.go.id. Dan sergur.kemdiknas.go.id.

Disdik prov/kab/kot dapat menghapus calon peserta yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon peserta Sergur atas persetujuan LPMP dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:
  1. Meninggal dunia;
  2. Sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru;
  3. Melakukan pelanggaran disiplin;
  4. Mutasi ke jabatan selain Guru;
  5. Mutasi ke kabupaten/kota lain;
  6. Mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain;
  7. Pensiun;
  8. Mengundurkan diri dari calon peserta;
  9. Sudah memiliki sertifikat pendidik baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain, kecuali sebagaimana yang dijelaskan pada poin 8 persyaratan peserta di atas;
  10. Tidak memenuhi persyaratan.

Calon peserta sertifikasi guru Tahun 2016 tidak dialihtugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun struktural. Penetapan calon peserta sertifikasi guru 2016 oleh Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Urutan Prioritas Penetapan Peserta
  1. Skor UKG Tahun 2015.
  2. Guru yang mengikuti resertifikasi karena perubahan kurikulum (untuk pola PLPG).
  3. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik (untuk pola PLPG).
  4. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan.
  5. Usia guru dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.
  6. Masa kerja guru dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.

Bagi anda yang ingin mendownload Juknis Sertifikasi Guru Melalui PF, PLPG dan SG-PPG Tahun 2016, silahkan klik link berikut:
  1. Buku 1 Pedoman Sertifikasi Guru Revisi 2
  2. Panduan Peserta Sertifikasi Guru 2016
  3. Panduan Pelaksanaan PF, PLPG dan SG-PPG
  4. Kelengkapan Dokumen, Jadwal dan Pakta Integritas
loading...

Informasi lain yang kami bagikan :

0 komentar: