Tunjangan Kinerja Pegawai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kemendikbud


Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai di Lingkungan Kemendikbud yang tidak mempunyai jabatan tertentu, yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diperbantukan/ dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Besarnya Tunjangan Kinerja adalah seperti pada tabel berikut:


Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan November 2015 dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kelas jabatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi akan berakibat terhadap perubahan anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 Perpres No. 151 Tahun 2015 menjelaskan bahwa "Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya". Berdasarkan pernyataan tersebut tidak menyebutkan Tunjangan Kinerja Pegawai untuk guru dan dosen walaupun disebutkan pejabat fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi.

Berikut ini adalah peraturan yang berhubungan dengan Tunjangan Kinerja Pegawai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kemendikbud:

  1. Permendikbud No. 26 Tahun 2015 - Kelas Jabatan di Lingkungan Kemendikbud.
  2. Lampiran 1 Permendikbud No. 26 Tahun 2015 - Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kemendikbud.
  3. Lampiran 2 Permendikbud No. 26 Tahun 2015 - Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kemendikbud.
  4. Lampiran 3 Permendikbud No. 26 Tahun 2015 - Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kemendikbud.
  5. Lampiran 4 Permendikbud No. 26 Tahun 2015 - Hasil Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendikbud.
  6. Lampiran 5 Permendikbud No. 26 Tahun 2015 - Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Lainnya di Lingkungan Kemendikbud.
  7. Lampiran 6 Permendikbud No. 26 Tahun 2015 - Peta jabatan di lingkungan Kemendikbud.
  8. Lampiran 7 Permendikbud No. 26 Tahun 2015 - Penyetaraan Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendikbud. dengan Jabatan Hasil Validasi.
  9. Lampiran 8 Permendikbud No. 26 Tahun 2015 - Penyetaraan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kemendikbud. dengan Jabatan Hasil Validasi.
  10. Perpres No. 151 Tahun 2015 - Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemendikbud.
  11. SE No. 95273 Tahun 2015 - Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemendikbud.

Demikianlah, semoga bermanfaat. Terimakasih.
loading...

Informasi lain yang kami bagikan :

0 komentar: