Sebanyak 106.038 PNS Terancam Dipecat Terkait e-PUPNS


Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN Gambar: Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN, Sidik Kadarusman (tengah) saat diwawancarai tim Humas BKN, Senin (4/1/2016).

Pendataan Ulang PNS (PUPNS) telah ditutup pada tanggal 31 Desember 2015. Dikutip dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) ternyata sampai dengan waktu penutupan tersebut masih ada PNS yang belum melakukan registrasi e-PUPNS. Sebanyak 106.038 PNS terancam kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil karena hingga 31 Desember 2015 belum mendaftar dalam proses Pendataan Ulang PNS (PUPNS). Saat ini, laman PUPNS sudah ditutup karena batas registrasi berakhir pada 31 Desember 2015.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas BKN, Tumpak Hutabarat di ruang kerjanya, Senin (4/1/2016). Saat ini BKN sedang melengkapi data nama-nama dan instansi asal PNS yang belum mengikuti proses PUPNS. Nama-nama itu kemudian akan dikirimkan ke instansi asal PNS untuk dikonfirmasi kejelasan alasan PNS yang bersangkutan tidak melakukan registrasi. Jika memang terdata bahwa PNS tersebut tidak mengikuti proses PUPNS tanpa alasan yang rasional (sengaja mengabaikan proses PUPNS), BKN akan meminta instansi menerbitkan surat pemberhentian status sebagai PNS.

Di bagian lain, Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN, Sidik Kadarusman menjelaskan dari jumlah total PNS sebanyak 4.556.765, sebanyak 4.450.727 PNS sudah mengikuti proses PUPNS. Namun dari jumlah yang sudah melakukan registrasi PUPNS, sebanyak 692 PNS tertolak. Dari data yang berhasil disisir, penolakan kebanyakan terjadi pada PNS yang mengikuti proses mutasi (pindah instansi) namun data kepindahan belum sinkron dengan apa yang tertuang dalam database BKN. "Jadi ada PNS yang pindah ke instansi lain namun datanya belum terbarui baik pada instansi baru maupun pada instansi lama. Jadi ada “crash” data. Mereka yang seperti itu tidak akan bisa melakukan registrasi PUPNS. Selain itu, registrasi PNS juga ditolak jika pihak verifikator menyatakan tidak mengenali PNS yang bersangkutan," jelas Sidik.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN No. K 26-30/V 2-1/99 yang diterbitkan tanggal 5 Januari 2015 menyatakan bahwa bagi PNS yang belum melakukan registrasi e-PUPNS maka untuk dapat registrasi harus menyampaikan nama-nama PNS yang akan melakukan registrasi susulan dengan pengantar dari Kepala BKD ditujukan kepada Kepala BKN disertai dengan alasan yang jelas. Selanjutnya BKN akan memfasilitasi dengan memberi hak akses jika alasan yang diberikan rasional. Pendaftaran susulan diberi batas sampai dengan 31 Januari 2016.

Bagi instansi yang belum menyelesaikan verifikasi level 1 dan level 2 diberikan kesempatan perpanjangan sampai dengan 31 Januari 2016. Sedangkan bagi PNS yang belum menyampaikan berkas atau dokumen kelengkapan e-PUPNS diberikan kesempatan hingga 17 Januari 2016.

Surat Edaran Kepala BKN terkait Perpanjangan registrasi e-PUPNS dapat diunduh melalui link berikut ini :

loading...

Informasi lain yang kami bagikan :

0 komentar: