Permendikbud. No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP)


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Permendikbud. No. 12 Tahun 2015.

Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik yang dimaksud adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Kartu Indonesia Pintar disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP.

Tujuan PIP

  1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
  2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan
  3. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Prinsip Pelaksanaan PIP

  1. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
  2. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
  3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.
  4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional, dan
  6. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Sasaran PIP adalah anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Siswa/anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS).
  2. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
  3. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan.
  4. Siswa/anak yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah.
  5. Siswa/anak yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam, atau
  6. Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota nasional masing-masing. Peserta didik yang termasuk sasaran diusulkan oleh sekolah/SKB/PKBM/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya, Balai Latihan Kerja (BLK), dan pemangku kepentingan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan sasaran dan kriteria penerima, membayarkan manfaat PIP kepada sasaran yang telah terdaftar di satuan pendidikan formal atau non formal dengan mengecualikan satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Pembayaran manfaat PIP kepada sasaran peserta paket A, paket B, dan paket C dibayarkan melalui anggaran DIPA Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, dan Direktorat Pembinaan SMA dan bagi peserta kursus/pelatihan atau dari Balai Latihan Kerja (BLK) dibayarkan melalui anggaran DIPA Direktorat Pembinaan SMK.

Pengelola PIP 2015 tingkat pusat adalah direktorat teknis pada direktorat jenderal terkait dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan PIP.
  2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP.
  3. Menyalurkan dana PIP.
  4. Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP.
  5. Melakukan pemantauan implementasi PIP, dan
  6. Melaporkan pelaksanaan PIP.

Pengelola PIP 2015 tingkat provinsi adalah dinas pendidikan provinsi dengan rincian tugas sebagai berikut:

  • Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya. b. Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya, dan
  • Melakukan pemantauan implementntasi PIP di wilayahnya.

Pengelola PIP 2015 tingkat kabupaten/kota adalah dinas pendidikan kabupaten/kota dengan rincian tugas sebagai berikut:

  • Mengusulkan peserta didik calon penerima dana BSM/PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya.
  • Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya.
  • Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya, dan
  • Melakukan pemantauan implementasi PIP di wilayahnya.

Pengelola PIP 2015 tingkat satuan pendidikan adalah sekolah/SKB/PKBM /Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditunjuk dengan rincian tugas sebagai berikut:

  • Memasukan daftar nama peserta didik dalam data pokok pendidikan (Dapodik).
  • Mengusulkan peserta didik calon penerima dana BSM/PIP.
  • Memantau proses pengambilan dana BSM/PIP, dan
  • Menerima anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang belum/putus sekolah.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP dilakukan oleh direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan provinsi, dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Direktorat jenderal terkait wajib melaporkan pelaksanaan PIP kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penyaluran dana BSM/PIP kepada peserta didik formal dan nonformal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sampai dengan adanya penetapan pejabat definitif dan pejabat perbendaharaan pada masing-masing direktorat jenderal terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PIP ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal terkait.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Bapak Anies Baswedan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), dan Ani Nurdiani Azizah (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dapat di unduh melalui link berikut:

loading...

Informasi lain yang kami bagikan :

0 komentar: