Penyaluran Tunjangan Guru Daerah Khusus Tahun 2015


Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Tunjangan khusus ditujukan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Daerah yang terpencil atau terbelakang adalah:

  • Daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil, seperti daerah yang memiliki pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh tertentu yang tidak dapat dicapai dengan jalan kaki ataupun tidak memiliki akses transportasi yang memadai; dan
  • Daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi, serta tidak memiliki sumberdaya alam.

Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah, serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang.

Daerah perbatasan dengan negara lain adalah:

  • Bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan
  • Pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.

Daerah yang mengalami bencana alam adalah daerah yang terletak di wilayah yang terkena bencana alam baik gempa, longsor, gunung api, maupun banjir yang berdampak sistemik yang negatif terhadap layanan pendidikan dalam waktu tertentu.

Bencana sosial dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi yang membahayakan guru dalam melaksanakan tugas dan layanan pendidikan dalam waktu tertentu.

Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak tersangka-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera.

Guru yang berhak mendapat tunjangan khusus adalah guru bertugas di daerah khusus sesuai dengan kriteria salah satu atau lebih pada angka 4 sampai dengan angka 9, dan mengalami kesulitan hidup dalam melaksanakan tugasnya.

Jumlah dana tunjangan khusus bagi guru Penetapan daerah khusus ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) dan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PNS dan guru bukan PNS yang telah disetarakan adalah setara 1 (satu) kali gaji pokok, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah dana tunjangan khusus bagi guru bukan PNS yang belum di inpassing adalah sebesarRp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-orang per-bulan, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana pemberian tunjangan khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 pada Direktorat P2TK Dikdas.

Kriteria Guru Penerima

Guru penerima tunjangan khusus tahun 2015 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Guru yang ditugaskan mengajar di daerah khusus oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (yayasan).
  2. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
  3. Memiliki kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.
  4. Satuan pendidikan di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota/Gubernur dan diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  5. Usulan penetapan calon penerima tunjangan khusus tahun 2015 berdasarkan usulan dari kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan baik secara manual maupun secara digital (dapodik).
  6. Penugasan guru di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Guru yang ditugaskan di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhak mendapatkan tunjangan khusus walaupun guru yang bersangkutan menerima tunjangan profesi.

Kriteria Daerah Khusus

Penetapan daerah khusus ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) dan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

  1. Kriteria daerah yang terpencil atau terbelakang adalah akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar; tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
  2. Kriteria daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat.
  3. Kriteria daerah perbatasan dengan negara lain adalah sebagai kawasan laut dan kawasan daratan pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi batas laut teritorial (BLT), batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), batas landas kontinental (BLK), dan batas zona perikanan khusus; dan/atau sebagai kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
  4. Kriteria daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik; hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat Pemerintah yang berwenang.
  5. Kriteria pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km2 (duaribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.

Penetapan dan Pendistribusian Kuota

  1. Guru yang termasuk sebagai nominasi penerima tunjangan khusus adalah semua guru yang datanya valid dalam Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) dan bertugas di daerah khusus yang ditetapkan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan data dari Kemdikbud.
  2. Pemerintah menentukan kuota nasional tahun 2015 bagi guru jenjang pendidikan dasar sebanyak 52.375 orang. Kuota nasional akan didistribusikan menjadi kuota kab/kota secara proporsional berdasarkan nominasi penerima tunjangan khusus.
  3. Penentuan nominasi penerima tunjangan khusus berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodikdas per tanggal 18 Maret 2015 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini dengan skala prioritas berdasarkan kriteria kekhususan wilayah, jumlah jam mengajar, masa kerja dan usia, dengan mempertimbangkan kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru di tingkat satuan pendidikan.
  4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi hak untuk membatalkan nominasi penerima tunjangan khusus apabila guru bersangkutan tidak memenuhi syarat, secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ditentukan nominasi penerima tunjangan khusus.

Setelah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sejak ditentukannya nominasi penerima tunjangan khusus, Pemerintah akan menetapkan penerima Tunjangan Khusus berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan kuota yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Khusus

  1. Pemerintah menentukan kuota calon penerima tunjangan khusus berdasarkan data penerima tunjangan khusus tahun anggaran 2015 untuk masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam PetunjukTeknis ini.
  2. Pemerintah menentukan nominasi penerima Tunjangan Khusus berdasarkan data guru yang sudah valid pada dapodikdas.
  3. Pemerintah menetapkan calon guru penerima Tunjangan Khusus paling lambat tanggal 25 Maret tahun 2015 secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan, setelah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima Tunjangan Khusus sesuai kuota yang diberikan.
  4. Sebelum penerbitan SK tunjangan khusus, guru dapat melihat kelengkapan data dan atau persyaratan untuk menerima tunjangan khusus pada situs: info PTK. Jika ada persyaratan yang kurang, Guru dapat melengkapi melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing.
  5. Direktorat P2TK Dikdas menerbitkan SK penerima tunjangan khusus bagi guru calon penerima tunjangan khusus yang memenuhi syarat satu kali dalam satu tahun.
  6. Berdasarkan SK penerima tunjangan khusus, Direktorat P2TK Dikdas menyiapkan berkas SPP dan SPM untuk diajukan ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN).
  7. KPPN menelaah dan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Selanjutkan SP2D tersebut dikirimkan ke Direktorat P2TK Dikdas sebagai Bukti Penyaluran dana.
  8. KPPN melalui Bank Operasionalnya mentransfer dana tunjangan khusus kepada rekening masing-masing guru sesuai dengan yang tertera dalam SK.
  9. Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembayaran tunjangan khusus dapat dihentikan oleh Direktorat P2TK Dikdas, apabila guru memenuhi satu atau lebih ketentuan di bawah ini:

  1. Guru meninggal dunia.
  2. Guru mencapai batas usia pensiun.
  3. Guru tidak lagi bertugas di daerah khusus atau mutasi ke jabatan struktural.
  4. Guru mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
  5. Untuk guru bukan PNS, berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
  6. Guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
  7. Guru melanggar sumpah dan janji jabatan.
  8. Ditemukan bukti bahwa data guru yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam panduan pelaksanaan ini.
  9. Guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
  10. Guru yang mendapat tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
  11. Guru yang tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat P2TK Dikdas melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberian tunjangan khusus dengan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan kewenangannya. Dinas pendidikan provinsi melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk pelaksanaan pemberian tunjangan khusus dengan narasumber dari direktorat P2TK Dikdas.

Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah penyampaian kebijakan direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas, Kemdikbud mengenai:

  • Pemberian tunjangan khusus;
  • Informasi kriteria calon penerima tunjangan khusus;
  • Mekanisme pembayaran tunjangan khusus;
  • Penyusunan jadwal pelaksanaan pemberian tunjangan khusus.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK Dikdas menetapkan kebijakan strategi pelaksanaan pemberian tunjangan khusus guru, sebagai berikut :

  • Mengelola database guru penerima tunjangan berbasis digital (dapodik).
  • Menentukan kuota kabupaten/kota secara proporsional berdasarkan data guru yang valid dalam dapodik.
  • Melakukan sosialisasi program dan kuota penerima tunjangan khusus secara nasional kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  • Menerbitkan dan menyampaikan copy Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima tunjangan khusus ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  • Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pemberian tunjangan khusus ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Dinas pendidikan provinsi mensosialisasikan program dan data calon penerima tunjangan khusus kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan mengelola database guru penerima tunjangan berbasis digital (DAPODIK).

Dinas pendidikan kabupaten/kota mensosialisasikan program pemberian tunjangan khusus kepada kepala sekolah di wilayah masing-masing, menetapkan calon penerima tunjangan khusus berdasarkan kebijakan dan kearifan lokal setempat sesuai kuota yang tersedia, dan mengendalikan calon penerima tunjangan khusus dengan mengutamakan guru yang bertugas di satuan pendidikan yang memiliki kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru di satuan pendidikan tersebut, sesuai dengan perencanaan kebutuhan guru.

Jadwal Pelaksanaan Program

  1. Penentuan Kuota Nasional (Desember 2014)
  2. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus dari Pusat ke Provinsi (Desember 2014 - Maret 2015)
  3. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus dari Provinsi ke Kabupaten/Kota (Desember 2014 - Maret 2015)
  4. Daftar calon penerima tunjangan khusus dan pemutakhiran data Kabupaten/Kota (Pebruari - Maret 2015)
  5. Verifikasi Calon Penerima & Penentuan Calon Penerima tunjangan khusus (Pebruari - Maret 2015)
  6. Pemuktahiran data untuk syarat terbit SK tunjangan khusus (Pebruari - Maret 2015)
  7. Penerbitan SK Penerima tunjangan khusus (Maret - Desember 2015)
  8. Penyaluran tunjangan khusus (Maret - Desember 2015)
  9. Penerbitan SP2D (Maret - Desember 2015)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK Dikdas berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengendalian penyaluran tunjangan khusus ini dilakukan melalui:

  1. Pelaksanaan bimbingan teknis program penyaluran tunjangan khusus oleh pusat kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  2. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus.
  3. Rekonsiliasi data penerima tunjangan khusus dengan instansi terkait.

Dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh data guru penerima tunjangan khusus yang valid dan pelaksanaan penyaluran tunjangan khusus sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan penyaluran tunjangan khusus yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta wajib melaporkan perubahan data individu penerima tunjangan khusus ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan data guru dilaporkan ke Direktorat Jenderal Dikdas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui:

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar,
Ditjen Dikdas Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 19,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57853580
Email : p2tk.dikdas@gmail.com
Website : http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id
loading...

Informasi lain yang kami bagikan :

1 komentar:

GURU DAERAH KHUSUS mengatakan...

KARNA KUATA DIBATASI, GURU YG DIDAERAH KHUSUS BANYAK YANG TIDAK MENDAPAT TUNJAGAN,YANG DAPAT KEBANYAKAN YG MEMPUNYAI HUBUNGAN KEDEKAN DENGAN DINAS SETEMPAT. SANGAT TIDAK ADIL...
SEMOGA 2016 LEBIH BAIK LAGI