Mekanisme Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun 2015


Pada tahun anggaran 2015, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dibayarkan melalui dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikan binaan provinsi dibayarkan melalui pusat. Mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi melalui DIPA tahun 2015 Direktorat Pembinaan PTK Dikdas dilakukan dengan cara sistem digital (dapodik).

Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar, pengawas satuan pendidikan Pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui DIPA tahun 2015 Direktorat Pembinaan PTK Dasar adalah tunjangan yang diberikan kepada guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar, guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi, dan pengawas satuan pendidikan jenjang pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.

Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun, serta diberikan kepada guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar serta pengawas satuan pendidikan Pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tunjangan profesi bagi guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar dan pengawas satuan pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan, sedangkan bagi guru bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS jenjang pendidikan Dasar serta pengawas pada Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar.

Jika terdapat kelebihan dana tahun anggaran 2015 setelah realisasi pembayaran tunjangan profesi guru PNS di bawah binaan provinsi, guru bukan PNS jenjang pendidikan Dasar serta pengawas pada Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi maka dana tersebut dapat digunakan untuk pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru PNS di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS jenjang pendidikan Dasar serta pengawas pada Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi tahun-tahun sebelumnya, setelah SK carry-over diterbitkan oleh Direktorat P2TK Dasar.

Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Guru


Ketentuan Pembayaran

Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2015 bagi guru PNS atau guru bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah sebagai berikut:

  1. Besaran tunjangan profesi pada tahun 2015 dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 dan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2014.
  2. Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2015, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP tersebut mulai diberlakukan dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud.
  3. Bagi guru PNS, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan dimaksud mulai diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannnya.

Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2015 bagi guru bukan PNS yang dalam proses pelaporan SK Inpassingnya adalah sebagai berikut:

  1. SK Kesetaraan (inpassing) yang terbit berdasarkan ketentuan Permendiknas Nomor 47 tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Inpassing, tunjangan profesinya dapat dibayarkan setelah melaporkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannnya untuk diusulkan ke Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar dan mulai diperhitungkan selisihnya pada tahun berikutnya.
  2. SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat yang terbit berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS, maka penyesuaian tunjangan profesinya akan diberlakukan pada Januari tahun berikutnya setelah SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat diterbitkan dan guru bersangkutan menunjukkan hasil penilaian kinerja minimal baik.

Mekanisme Penerbitan SKTP

  1. Penerbitan SKTP dilakukan dengan cara digital, yaitu menggunakan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). SKTP diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas secara otomatis dengan menggunakan data PTK dari Dapodik setelah data valid menurut sistem. Dinas Kabupaten/kota berhak mengajukan pembatalan penerbitan SKTP jika calon penerima tidak memenuhi persyaratan. Pengajuan pembatalan diberi waktu selama tujuh (7) hari setelah data dinyatakan valid.
  2. Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar menyusun dan menetapkan daftar penerima tunjangan profesi.
  3. Apabila terjadi kesalahan data guru pada keputusan yang telah diterbitkan, maka Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar dapat melakukan penyesuaian perubahan data berdasarkan data perubahan individu penerima tunjangan profesi melalui proses pemutakhiran data di Dapodik atau rekap usulan perubahan dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk sistem manual.

Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi

  • Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan PSDMPK dan PMP menyerahkan data kelulusan dan NRG Guru Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2014 ke Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar.
  • Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar menerbitkan SKTP 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun. Tahap 1 berlaku untuk semester satu, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni (6 bulan), sedangkan tahap 2 berlaku untuk semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember (6 bulan).
  • Apabila ada perubahan data individu penerima tunjangan profesi pada semester 1 tahun berjalan dikarenakan guru tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka SKTP guru tersebut akan diterbitkan pada semester 2 jika guru tersebut memenuhi persyaratan berdasarkan bukti perubahan data dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan hanya berlaku untuk semester 2.
  • SK Tunjangan Profesi (SKTP) yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu syarat proses pembayaran tunjangan profesi.
  • Bagi guru yang mengikuti program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) paling banyak 100 jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama, dan mendapat izin/persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, tunjangan profesinya tetap dibayarkan.
  • Selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru tetap memperoleh tunjangan profesi.
  • Berdasarkan SKTP, Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar menyiapkan berkas SPP dan SPM untuk diajukan ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN).
  • KPPN menelaah dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Selanjutkan SPPD tersebut dikirimkan ke direktorat sebagai Bukti Penyaluran dana.
  • KPPN melalui Bank Operasionalnya mentransfer dana tunjangan profesi kepada rekening Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar di Bank Penampung sesuai dengan PMK 81 tahun 2012.
  • Bank Penampung mentransfer dana tunjangan profesi ke rekening masing-masing penerima tunjangan sesuai dengan yang tertera dalam lampiran pengajuan pembayaran.
  • Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Tunjangan profesi disalurkan ke rekening penerima per-tri wulan.
  • Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan pada periode antara bulan Mei sampai Desember tahun berjalan dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan dan Perencanaan Anggaran memperhatikan hal-hal berikut :

  • Apabila terjadi kekurangan dana yang dialokasikan dengan realisasinya, maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terjadi kelebihan dana akan dikembalikan ke Kas Negara.
  • Tunjangan profesi bagi guru PNS di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS serta pengawas sekolah dibayarkan melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan terkait.
  • Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru antarsatuan pendidikan, antarjenis pendidikan dalam satu provinsi atau antarprovinsi, dan antar kementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka bagi guru PNS di bawah binaan provinsi, guru bukan PNS, atau Pengawas Sekolah yang masih memenuhi persyaratan, tunjangan profesinya tetap dibayarkan oleh Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan terkait.
  • Apabila terjadi mutasi guru PNS di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS serta pengawas sekolah menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun dini, maka pembayaran tunjangan profesinya akan dihentikan bulan berikutnya, kecuali mutasi guru PNS binaan provinsi menjadi pengawas satuan pendidikan di bawah binaan provinsi.
  • Apabila terjadi perubahan status guru bukan PNS menjadi CPNS, maka tunjangan profesinya dihentikan sejak tanggal SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) pada satuan pendidikan yang dituju. Guru dimaksud dapat diusulkan menerima tunjangan profesi apabila telah menjadi PNS dan memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan profesi.

Direktorat Pembinaan PTK Dikdas memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2013 maupun lulusan tahun 2014 (beban mengajar 24 jam, rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji pokok) sebelum SKTP diterbitkan secara digital sesuai dengan gambar 1 di atas. Sebelum penerbitan SKTP, guru dapat melihat kelengkapan data dan/atau persyaratan untuk menerima tunjangan profesi pada situs www.kemdikbud.go.id. Bagi guru yang SKnya belum terbit karena datanya belum memenuhi persyaratan pada penerbitan SK sebelumnya, akan diterbitkan jika guru tersebut memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan Dapodik yang datanya sudah diperbaiki oleh guru yang bersangkutan melalui operator sekolah. SK tersebut mencakup seluruh hak guru jika guru tersebut memenuhi persyaratan menerima tunjangan profesi.

Bagi guru yang menambah pemenuhan jam mengajar di Madrasah/SMA/SMK/SMLB harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melampirkan surat keterangan penugasan disertai jadwal mengajar mingguan dari kepala satuan pendidikan yang disahkan oleh kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota bagi yang mengajar di madrasah atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi yang mengajar di SMA/SMK. Surat keterangan dan jadwal mengajar tersebut dikirim ke provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya sebagai dasar peng-entrian beban kerja bagi guru yang menambah jam mengajar di satuan pendidikan di luar jenjang pendidikan satminkal-nya atau di bawah binaan kementerian Agama dalam rangka pemenuhan jam mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya.

Jadwal Pelaksanaan Program

Berikut adalah jadwal pelaksanaan program tunjangan profesi tahun 2014 :

  1. Sosialisasi Petunjuk Teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi (September 2014 - Mei 2015)
  2. Penerimaan daftar guru yang lulus sertifikasi dan NRG dari Badan Pengembangan SDMPK dan PMP (September - Desember 2014)
  3. Verifikasi data secara manual penerima tunjangan dari dinas pendidikan Provinsi/ kabupaten/kota (Januari - Maret 2015)
  4. Kemdikbud menerbitkan SK Penerima Tunjangan Profesi (Maret - Nopember 2015)
  5. Penyaluran tunjangan profesi ke rekening penerima tunjangan (Maret - Desember 2015)
  6. Pelaporan rekapitulasi data guru penerima tunjangan profesi (April - Desember 2015)
  7. Monev. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan (Mei - Desember 2015)

Pembatalan Pembayaran

Tunjangan profesi bagi guru dibatalkan pembayarannya apabila:

  1. Memperoleh sertifikat pendidik secara melawan hukum.
  2. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi.

Guru wajib mengembalikan tunjangan profesi yang dibatalkan dan kelebihan penerimaan tunjangan profesi guru kepada kas negara.
Penghentian Pembayaran

Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

  1. Meninggal dunia;
  2. Mencapai batas usia pensiun;
  3. Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas pada satuan pendidikan;
  4. Sedang mengikuti tugas belajar;
  5. Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS;
  6. Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya;
  8. Pensiun dini; atau
  9. Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dikdas berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengendalian penyaluran tunjangan profesi ini dilakukan melalui:

  1. Pelaksanaan bimbingan teknis program penyaluran tunjangan profesi oleh pusat kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  2. Pemantauan dan evaluasi (Monitoring dan Evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait sampai ke penerima tunjangan profesi. 3. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.
  3. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait.

Dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh data guru penerima tunjangan profesi yang valid dan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan penyaluran dan penerimaan tunjangan profesi yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta wajib menyampaikan laporan bulanan yang disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada:

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57853580

Email : p2tk.dikdas@gmail.com atau subditprogramp2tkdikdas@gmail.com
Website : http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id

Sanksi diberikan kepada guru penerima Tunjangan Profesi berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari Aparat Pengawas Fungsional baik internal maupun eksternal dan telah dilakukan verifikasi ternyata ditemukan:

  1. Ada ketidaksesuaian antara data penerima tunjangan profesi dengan data yang disampaikan dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapatkan tunjangan profesi.
  2. Guru terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum.

Guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima sejak guru yang bersangkutan melakukan kesalahan tersebut.

Pelaksanaan program tunjangan profesi dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan karena adanya komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Diharapkan tunjangan profesi mampu memberikan dampak positif pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
loading...

Informasi lain yang kami bagikan :

0 komentar: