Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS MI, MTs dan PPS


BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu:

  1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
  2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri.
  3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.

Sasaran program BOS adalah semua MI, MTs negeri dan swasta serta Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula dan Wustha penyelenggara Wajar Dikdas, termasuk MI-MTs Satu Atap (SATAP) di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional. MI penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD atau SMP. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota.

PPS penerima BOS adalah lembaga pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas dan santrinya tidak terdaftar sebagai siswa madrasah atau siswa sekolah. Batas usia santri PPS yang menjadi sasaran penerima BOS adalah maksimal 25 tahun. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPS, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

  • Madrasah Ibtidaiyah/PPS Ula : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
  • Madrasah Tsanawiyah/PPS Wustha : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun


Pada Tahun Anggaran 2015, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2015, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 dan semester 1 tahun pelajaran 2015/2016. Untuk madrasah swasta dan PPS, penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker Madrasah ke KPPN, tanpa harus memperhatikan periode triwulanan.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap madrasah/PPS perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut:

  1. Alokasi dana BOS untuk periode Januari-Juni 2015 didasarkan pada jumlah siswa semester kedua tahun pelajaran 2014/2015.
  2. Alokasi dana BOS untuk periode Juli-Desember 2015 didasarkan pada data jumlah siswa semester pertama tahun pelajaran 2015/2016. Oleh karena itu, setiap madrasah/PPS diminta agar mengirimkan data jumlah siswa ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota, segera setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2015 selesai.

Waktu Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana BOS untuk periode Januari-Desember 2015 dilakukan secara bertahap setiap periode tiga bulanan. Dana BOS diharapkan dapat disalurkan dari KPPN ke madrasah/PPS di bulan pertama dari setiap periode tiga bulanan dengan ketentuan:

  1. Triwulan Pertama (bulan Januari-Maret) dilakukan paling lambat awal bulan Maret 2015;
  2. Triwulan Kedua (bulan April-Juni) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada bulan April 2015;
  3. Triwulan Ketiga (bulan Juli-September) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada bulan Juli 2015;
  4. Triwulan Keempat (bulan Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada bulan Oktober 2015.

Khusus penyaluran dana BOS periode Juli-September, apabila data jumlah siswa tiap madrasah/PPS pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan pada data periode April-Juni. Selanjutnya apabila jumlah dana yang disalurkan tersebut lebih sedikit atau lebih banyak dari yang seharusnya, maka kekurangan atau kelebihan dana BOS pada periode Juli-September tersebut dapat ditambahkan atau dikurangkan pada penyaluran periode Oktober-Desember, sehingga total dana periode Juli-Desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh madrasah/PPS.

Contoh: Jumlah siswa pada periode April-Juni 100 orang, kemudian untuk periode Juli-September dicairkan untuk 100 orang. Jika setelah PPDB selesai diperoleh jumlah siswa 110 orang, maka periode Oktober-Desember dicairkan untuk 120 orang; Tetapi apabila setelah PPDB diperoleh jumlah siswa 90 orang, maka periode Oktober-Desember dicairkan untuk 80 orang.

Penyaluran dana BOS dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi dengan tahaptahap sebagai berikut:

  1. Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan yang disertakan lampiran nomor rekening masing-masing madrasah/PPS penerima BOS;
  2. Unit terkait di Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi atas SPPLS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS);
  3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi;
  4. KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening Kas Negara;
  5. KPPN mencairkan dana BOS langsung ke rekening masing-masing madrasah/PPS penerima BOS;
  6. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan madrasah/PPS harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana

Ketentuan Penggunaan Dana BOS di Madrasah/PPS

Penggunaan dana BOS di madrasah/PPS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Madrasah/PPS, Dewan Guru, dan Komite Madrasah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Dana BOS yang diterima oleh madrasah/PPS, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

Komponen 1. Pengembangan Perpustakaan

Item Pembiayaan
  • Membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh madrasah.
  • Mengganti buku teks yang rusak/ menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
  • Membeli buku referensi
  • Membeli buku teks pelajaran agama
  • Langganan publikasi berkala
  • Akses informasi online
  • Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
  • Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
  • Pengembangan database perpustakaan
  • Pemeliharaan perabot perpustakaan
  • Pemeliharaan dan pembelian AC

Penjelasan Penggunaan
  • Dalam pembelian buku pegangan guru maupun buku teks pelajaran diutamakan dalam menunjang kurikulum yang diberlakukan Madrasah atau PPS. Apabila buku tersebut sudah dibiayai dari sumber dana yang lain, maka pembelian yang bersumber dari dana BOS bersifat melengkapi dari kekurangan yang ada
  • Dalam membeli buku, Madrasah/PPS harus memastikan peserta didik miskin/penerima KIP mendapatkan pinjaman buku teks tersebut.

Komponen 2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru

Item Pembiayaan
  • Administrasi pendaftaran
  • Penggandaan formulir pendaftaran
  • Pendaftaran ulang
  • Biaya pendataan data pokok siswa
  • Pembuatan spanduk madrasah bebas pungutan
  • Penyusunan RKM/RKAM berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah
  • Dan kegiatan lainnya yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru

Penjelasan Penggunaan
  • Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru.
  • Standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan Pemda

Komponen 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa

Item Pembiayaan
  • PAKEM (MI)
  • Pembelajaran Kontekstual (MTs)
  • Pengembangan pendidikan karakter
  • Pembelajaran remedial
  • Pembelajaran pengayaan
  • Pemantapan persiapan ujian
  • Pramuka
  • Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, dan palang merah remaja
  • Pendidikan lingkungan hidup
  • Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
  • Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya

Penjelasan Penggunaan
Termasuk untuk:
  • Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan/atau biaya transportasinya,
  • Biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba,
  • Fotocopy,
  • Biaya pendaftaran mengikuti lomba,
  • Membeli alat olah raga, alat kesenian dan perlengkapan ekstra kurikuler lainnya

Komponen 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian

Item Pembiayaan
  • Ulangan harian,
  • Ulangan Tengah Semester,
  • Ulangan Akhir Semester/ulangan kenaikan kelas
  • Ujian madrasah

Penjelasan Penggunaan
Termasuk untuk:
  • Fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban
  • Biaya koreksi ujian
  • Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orangtua
  • Biaya mengawas ujian yang bukan bagian dari kewajiban tugas guru
  • Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai pemerintah/ pemerintah daerah

Komponen 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai

Item Pembiayaan
  • Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris
  • Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di madrasah
  • Pengadaan suku cadang alat kantor
  • Alat-alat kebersihan madrasah/PPS

Komponen 6. Langganan daya dan jasa

Item Pembiayaan
  • Listrik, air, telepon, internet (fixed/mobile modem), baik dengan cara berlangganan maupun prabayar
  • Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru
  • Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di madrasah/PPS yang tidak ada jaringan listrik

Penjelasan Penggunaan
  • Penggunaan Internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher Rp. 250.000,-/bulan

Komponen 7. Perawatan madrasah

Item Pembiayaan
  • Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela
  • Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi madrasah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas madrasah/PPS lainnya

Penjelasan Penggunaan
  • Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik
  • Penggunaan dana BOS untuk perawatan madrasah/PPS tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- untuk setiap item kegiatan

Komponen 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.

Item Pembiayaan
  • Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
  • Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk MI)
  • Pegawai perpustakaan
  • Penjaga Madrasah
  • Satpam
  • Pegawai kebersihan

Penjelasan Penggunaan
  • Dalam pengangkatan guru/tenaga kependidikan honorer madrasah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai dengan bidang yang diperlukan.
  • Bagi madrasah negeri yang memiliki guru dan tenaga kependidikan honorer sebaiknya menganggarkan honornya pada belanja pegawai melalui DIPA
  • Guru honorer yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka honor yang dibayarkan adalah untuk kegiatan pembelajaran di luar 24 jam pelajaran
  • Pembayaran honorarium pada lembaga PPS, hanya diperkenankan untuk membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan pada program wajar dikdas 9 tahun

Komponen 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Item Pembiayaan
  • KKG/MGMP
  • KKKM/MKKM.
  • Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta ditugaskan oleh madrasah

Penjelasan Penggunaan
  • Khusus untuk madrasah yang memperoleh hibah/block grant untuk pengembangan KKG/ MGMP/KKM/MKKM atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/ block grant tersebut.
  • Fotocopy
  • Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar

Komponen 10. Membantu siswa miskin

Item Pembiayaan
  • Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke madrasah
  • Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris madrasah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
  • Membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau siswa miskin yang otangtuanya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Komponen 11. Pembiayaan pengelolaan BOS

Item Pembiayaan
  • Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
  • Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos

Penjelasan Penggunaan
  • Bendahara BOS pada madrasah negeri yang bisa dibayarkan insentifnya adalah pembantu bendahara pengeluaran

Komponen 12. Pembelian perangkat komputer

Item Pembiayaan
  • Desktop/work station
  • Membeli Laptop
  • Membeli proyektor
  • Printer atau printer plus scanner

Penjelasan Penggunaan
  • Printer 1 unit/tahun
  • Desktop/workstation maksimum 5 unit untuk MTs/PPS Wustha dan 3 unit untuk MI/PPS Ula.
  • Laptop 1 unit dengan harga maksimum Rp. 6 juta dengan garansi resmi.
  • Proyektor 1 unit dengan harga maksimum Rp. 5 juta dengan garansi resmi
  • Peralatan tersebut diatas harus dicatat sebagai inventaris madrasah/ PPS.

Komponen 13. Pembiayaan asrama dan pembelian peralatan ibadah

Item Pembiayaan
  • Pembelian kitab kuning
  • Mukena, sajadah, dan sarung untuk disimpan di mesjid atau mushola pesantren

Penjelasan Penggunaan
  • Khusus untuk Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara wajar dikdas

Komponen 14. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS

Item Pembiayaan
  • Alat peraga pendidikan/media pembelajaran
  • Mesin ketik
  • Peralatan UKS
  • Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat

Penjelasan Penggunaan
  • Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan Komite Madrasah

Harus Diperhatikan Dalam Menggunakan Dana BOS

  1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional madrasah/PPS;
  2. Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan), maka madrasah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan madrasah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
  3. Biaya transportasi dan uang lelah bagi guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar, harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  4. Bagi madrasah negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS, maka penggunaan dana BOS hanya untuk menambahkan kekurangan, sehingga tidak terjadi double accounting;
  5. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) pada madrasah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun. Madrasah negeri boleh menggunakan dana BOS untuk belanja ini lebih dari 20%, apabila kebutuhan terhadap pembayaran guru honorer dan tenaga kependidikan honorer tersebut disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Larangan Penggunaan Dana BOS

  1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
  4. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
  5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
  6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima BSM;
  8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  9. Membangun gedung/ruangan baru;
  10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  11. Menanamkan saham;
  12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
  14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

Penganggaran dana BOS pada Madrasah Negeri menggunakan Akun-akun kegiatan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
loading...

Informasi lain yang kami bagikan :

0 komentar: